Pertemuan Forum Advokasi

 PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT DAN

PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI

            (pa-yogyakarta.net) “Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama (PA). Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, sedangkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius, produknya berupa putusan.” Demikian disampaikan assisten hakim PA Yogyakarta, Ahmad Zaky, SHI pada pertemuan Forum Komunikasi dan Advokasi Permasalahan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (Forum Advokasi), Kamis, (04/10) di ruang rapat lantai II Komplek Balaikota Yogyakarta.

            Lebih lanjut calon hakim PA Yogyakarta tersebut menyampaikan bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan juga suami atau isteri yang ditinggal mati oleh isteri atau suaminya bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan isteri dan ahli waris lain sebagai Termohon, hal tersebut disampaikan untuk menjawab permasalahan dalam permohonan penetapan akta kelahiran terlambat.

            Sebelumnya hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Bahtra Yenni Warita, SH., M.Hum sebagai nara sumber didampingi panitera muda perdata PN Yogyakarta, Drs. Sularjo, SH., menyampaikan prosedur pengajuan permohonan penetapan di PN yaitu permohonan penetapan akta kelahiran terlambat dan permohonan penetapan pengangkatan anak. Dalam paparannya hakim PN Yogyakarta tersebut menyampaikan jenis permohonan yang dapat dimintakan penetapan ke PN yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perwalian, pengampuan dan peristiwa penting lainnya. Mengenai penetapan akta kelahiran terlambat, apabila permohonannya dikabulkan amar penetapan berbunyi :

1.     Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2.   Menetapkan sah kelahiran seorang anak laki-laki/perempuan..........., anak dari pasangan suami isteri bernama.....dengan.....yang lahir di ....pada tanggal.....;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil....untuk mencatat kelahiran Pemohon yang bernama....dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4.      Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.......;

Mengenai pengangkatan anak, hakim PN Yogyakarta tersebut menyampaikan perbedaan mendasar antara pengangkatan anak antar WNI dengan WNI sesuai pasal 9 ayat 2 PP No 54 tahun 2007, dimohonkan penetapan pengadilan sehingga produk hakim adalah penetapan, sedangkan pengangkatan anak antar WNI dengan WNA sesuai pasal 11 ayat 2 PP No 54 tahun 2007 dimohonkan putusan pengadilan sehingga produk hakim adalah putusan.

Sedangkan alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan berupa : surat resmi tentang kelahiran berupa akta kelahiran, surat ijin dari kemensos, akta notaris, surat nikah, surat-surat keterangan, laporan sosial, surat keterangan kepolisian tentang calon orang tua angkat selain itu diperkuat dengan keterangan saksi dan keterangan calon orang tua angkat orang tua kandung, yayasan sosial yang bergerak dibidang pengangkatan anak dan calon anak angkat bila umurnya sudah bisa diajak bicara. Dalam pemeriksaan persidangan hakim, menggali latar belakang/motif dari pihak yang melepaskan anak dan calon orang tua angkat, seberapa jauh kesungguhan, ketulusan dan kesadaran akibat hukum perbuatan pengangkatan anak, keadaan ekonomi, rumah tangga cara mendidik serta mengasuh anak dan mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak berada.(zk)

PA YOGYAKARTA HADIRI PERTEMUAN JARINGAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN TRAFFICKING KOTA YOGYAKARTA

(pa-yogyakarta.net) Maraknya pemberitaan dimedia bahwa terjadi korban kekerasan kepada perempuan dan perdagangan orang akhir-akhir ini cukup meresahkan, sehingga korban kekerasan berbasis gender dan trafficking kini merupakan masalah publik, oleh karena itu memerlukan perlindungan dan penanganan terpadu sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia sehingga diperlukan peran serta dan kerjasama dari semua lembaga pelayanan publik, termasuk Pengadilan Agama yang dalam menangani perkara yang masuk, pihak berperkara kerap menjadikan kekerasan (KDRT) sebagai salah satu alasan perkara perceraian diajukan.

 Melihat fenomena itu, Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban berbasis gender dan trafficking, yang dalam pelaksanaannya melibatkan instansi yang berada di Pemkot Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta melalui sie perlindungan kelompok rentan KPMP menyelenggarakan pertemuan dalam rangka peningkatan pelayanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking di Kota Yogyakarta. Pertemuan yang diselenggarakan di Griya UMKM Jl. Tamansiswa 33 Yogyakarta, Kamis (27/09), dipimpin oleh ibu Walikota Yogyakarta Hj. Trikirana Muslidatun S.Psi, hadir pada pertemuan tersebut Ahmad Zaky, SHI., calon hakim PA Yogyakarta.

Pada pertemuan tersebut, Ahmad Zaky, SHI., mewakili PA Yogyakarta menyampaikan bahwa penanganan perkara bagi korban KDRT yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan melampirkan surat keterangan miskin dan untuk tahun 2012 PA Yogyakarta mendapat alokasi 25 perkara prodeo melalui DIPA. Dalam pembuatan gugatan bagi pihak yang tidak mampu menggunakan jasa advokat, juga dapat menggunakan jasa Posbakum dengan cuma-cuma, tanpa dipungut biaya. Selain itu, terhadap perkara perceraian isteri PNS, yang menuntut pembagian gaji, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa pembagian gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 dirubah dengan PP No 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian gaji tersebut merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara. Menanggapi penjelasan tersebut, ibu Walikota Yogyakarta menyampaikan akan menindaklanjuti dengan membuat MoU dengan PA dan PN untuk penanganan bagi korban kekerasan di pengadilan. Selain itu, hal menarik disampaikan Drs. H. Jufri mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa anggaran yang dituangkan melalui DIPA untuk PA seharusnya ditambah, karena PA merupakan institusi yang menangani hukum di masyarakat yang mayoritas muslim.

Pertemuan yang dihadiri dari berbagai instansi diantaranya dari Kemenkumham, Kemenag, Pengadilan Negeri, Polresta, dan instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta, organisasi masyarakat serta LSM yang tergabung dalam jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking Kota Yogyakarta juga mereview Peraturan Walikota Yogyakarta No 62 tahun 2007 sehubungan dengan telah dikeluarkannya Perda Provinsi DIY No 3 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.(zk)