Friday, 25 April 2014
|
INFORMASI UMUM
Sambutan Ketua
Profil PA Yogya
Daftar Nama Pegawai
Struktur Organisasi
Kumpulan SK KPA
Peraturan-peraturan
Rencana Strategis
Peta Yurisdiksi
Rencana Kinerja Tahunan
INFORMASI PEGAWAI
Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera/Sekretaris
Profil Pejabat Struktural
Kesekretariatan
Kepaniteraan
Pegawai Tidak Tetap
DUK
DUS
Bezetting
Statistik Kepegawaian
STANDARD OPERASIONAL
Prosedur Beracara
SOP Kepaniteraan
SOP Kepegawaian
SOP Umum
SOP Keuangan
Standard Pelayanan Publik
Prosedur Pengembalian Sisa Panjar
Prosedur Pelayanan Meja Informasi
Standard & Maklumat Pelayanan Pengadilan
INFORMASI PERKARA
Informasi Biaya Perkara
Biaya Salinan Informasi
Jadwal Sidang
Publikasi Putusan
Panggilan Via Media Massa
Perkara Di Terima
Perkara Putus
Hak-hak Para Pihak
Alur Pelayanan Informasi
Jenis Perkara
Statistik Perkara
Tahap-tahap Persidangan
Syarat Administrasi Pendaftaran
Perkara Prodeo
Info Perkara
Tabayyun
Form Bantuan Panggilan/Isi Putusan
MEDIASI
Mekanisme Mediasi
Mediator
TRANSPARANSI
DIPA dan Realisasi
PNBP
Penyerapan Anggaran
Realisasi Biaya Perkara
Uang IWADL
LHKPN
Data Aset
Neraca
CALK
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran
Surat Menyurat
Pengadaan Barang dan Jasa
PENGADUAN
Tatacara Pengaduan
Alur Pengaduan
Pengaduan Online
Statistik Pengaduan
Data Tindak Lanjut Pengaduan
PENGAWASAN
Data Pengawasan
Hakim Pengawas Bidang
BANTUAN HUKUM
POSBAKUM
Prodeo
LAPORAN-LAPORAN
Laporan POSBAKUM
Laporan Akses Infromasi
Laporan Pelayanan Meja Informasi
LAKIP
Laporan Tahunan
Penetapan Kinerja
INFORMASI LAIN
Agenda Kerja Pimpinan
Hasil Rakernas
Bimbingan Teknis
Artikel-artikel
Perpustakaan On-line
Riset
Study Banding
PKL/Magang
INFO SEPUTAR YOGYA
Wisata Kuliner
Rumah Sakit
Tempat Wisata
Rute Bus Kota
BERITA PA YOGYA
 
  INFO PENGADILAN
  • Anda membutuhkan informasi seputar pengadilan? silahkan hubungi petugas Meja Informasi di nomor Telepon 0274-552997 atau datang langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta di Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta setiap hari jam kerja.
    Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 WIB
    Jumat : 07.30 - 16.30 WIB
  • ,Kini mengakses info perkara, data pihak, keuangan perkara, jadwal sidang cukup lewat SMS. Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat. Salah satu bentuk layanan hukum yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah SMS Info perkara. Bagaimana cara mengakses layanan SMS Perkara tersebut? klik disini untuk info lebih lanjut.
  • Apabila Pemohon / Penggugat yang tidak mengambil uang sisa panjar biaya perkaranya dalam jangka waktu 6 bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948, KUH Perdata) untuk selanjutnya uang tidak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.
Penandatangan MOU dengan BP4
Friday, 11 April 2014

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN BP4 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MEDIASI

(pa-yogyakarta.net) Pengadilan Agama Yogyakarta  bersama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan,  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) Penyelenggaraan Pelaksanaan Mediasi, Rabu (8/4/14) bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam sambutannya Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Yogyakarta mengatakan, ada 2 alasan dasar terjadinya kerjasama ini, yakni : (1). Faktor Historis, dimana Pengadilan Agama dan BP4 bisa melakukan kerjasama lagi setelah kurang lebih dari 10 tahun berpisah. Seperti diketahui setelah terbitnya Keputusan Presiden no 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara semua badan peradilan menjadi satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung RI dimana sebelumnya peradilan agama dan BP4 ada dibawah naungan Departemen Agama  (2). Faktor Praktis, dimana tugas seorang hakim adalah mengadili, seyogyanya proses mediasi dilakukan oleh mediator-mediator independen yang sudah bersertifikat agar tidak mengganggu kinerja hakim dalam mengadili pihak-pihak berperkara.

Selain itu menurut Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum perlu diluruskan kembali mindset yang terlanjur terjadi di masyarakat  jika fungsi dari Pengadilan Agama adalah hanya untuk bercerai, pola pikir hal ini perlu diluruskan kembali karena fungsi dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus  dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama yang meliputi kewarisan, pernikahan, shadaqah, wasiat, hibah, ekonomi syariah dan lain-lain bagi pihak-pihak yang beragama Islam.

Sementara itu ketua BP4 Daerah Istimewa Yogyakarta Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH, Sp.K mengemukakan keprihatinannya karena adanya kecenderungan angka perceraian yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Beliau, berharap dengan adanya penandatangan nota kesepahaman ini dapat berlanjut dengan ditugaskannya mediator-mediator dari BP4 di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melaksanakan mediasi kepada pihak-pihak yang mengajukan perceraian. Sehingga diharapkan keberhasilan mediasi dapat menekan angka perceraian dan dapat menyatukan kembali keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

Acara penandatanganan MOU ini dihadiri oleh Hakim Tinggi dan Wakil Panitera PTA. Yogyakarta, Kepala Kantor Kanwil Kemenag Propinsi DIY, Kepala Bidang Urais Kanwil Kemenag Propinsi DIY, Ketua Pengadilan Agama se-wilayah yuridiksi PTA Yogyakarta dan tamu undangan lainnya.(na)
 
Layanan Hukum Gratis di PA.Yogyakarta
Wednesday, 02 April 2014

Layanan Hukum Gratis di PA.Yogyakarta


(pa-yogyakarta.net) Dibukanya layanan hukum secara gratis di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 serta didukung dana DIPA tahun anggaran 2014, pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu membuat dokumen hukum dalam mencari keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengadakan serangkaian kegiatan dari pendaftaran lembaga hukum yang akan menjadi mitra dilayanan hukum pada posbakum PA.Yogyakarta, tes kualifikasi seperti yang diamanatkan PERMA telah dilaksanakan dengan menetapkan Rifka Annisa sebagai mitra yang siap melayani di layanan hukum posbakum mulai 02 April 2014.

Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama tanggal 01 April 2014 maka secara resmi layanan hukum secara gratis telah di buka dan siap untuk melayani para pencari keadilan, beberapa kesepakatan yang disepakati yang intinya membangun mitra yang harmonis yaitu dari kode etik sampai sangsi jika terjadi pelanggaran, layanan disiapkan setiap hari Senin sampai Kamis minimal 3 jam/hari maka diharapkan semua dapat terlayani dengan semakin baik.

Hal penting dari layanan hukum tahun 2014 ini bahwa petugas Posbakum bukan dari jajaran Pengadilan Agama melainkan dari Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dari Kementrian KUMHAM.(hr)

Dokumentasi Penandatangan Layanan Hukum Posbakum

 

 
RUANG LAKTASI PA. YOGYAKARTA
Monday, 03 March 2014

KANTOR PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DILENGKAPI DENGAN RUANG LAKTASI



(pa-yogyakarta.net) Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta akhirnya bisa mewujudkan Ruang Laktasi yang sudah lama digagas, bertepatan dengan acara pengambilan sumpah dan pelatikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta hari Jum’at, 14 Februari 2014 Ruang laktasi telah mulai difungsikan .
Keberadaan ruang laktasi sangat penting di Instansi Pemerintah / Swasta / tempat umum dalam rangka mensukseskan program pemberian ASI Eksklusif bagi bayi selama enam bulan, sebab berdasarkan data riset kesehatan tahun 2010 prosentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan hanya mencapai 15,3 % , ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung dalam pemberian ASI seperti tidak adanya tempat yang nyaman untuk menyusui. Jika bayi anda menangis ingin disusui sementara anda berada di tempat umum, apa yang akan dilakukan ? menyusui di tempat umum ? iiih rasanya kurang etis, atau membiarkan bayi anda menangis, apakah tega ? ataukah mencari tempat terlindung seperti Musholla atau Toilet atau gudang ? Nah perhatian institusi dalam penyediaan ruang Laktasi merupakan kabar gembira bagi Ibu-ibu, fasilitas ini memberikan kesempatan Ibu-ibu untuk melakukan rutinitas menyusui secara nyaman, tanpa meninggalkan profesionalitas kerja, lebih jauh lagi penyediaan Ruang laktasi berarti mendukung agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan kuat.
Pemberian ASI Eksklusif harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, tentunya selama 6 bulan melaksanakan kewajibannya Seorang Ibu tidak harus selalu berada di ruang pribadinya, menyusui di tempat umum adalah hal biasa, kebutuhan ini membuat Pemerintah kemudian mengeluarkan PP. No.33 tahun 2012 yang mewajibkan adanya ruang laktasi di tempat publik.

Ruang Laktasi disamping untuk para pengunjung di Pengadilan Agama Yogyakrta juga bisa dimanfaatkan bagi karyawati Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menyusui atau memerah ASI untuk diberikan kepada bayinya yang berada di rumah, oleh karena itu Ruang Laktasi seharusnya juga dilengkapi dengan Almari Es untuk menyimpan ASI yang akan dibawa pulang ke rumah. (MA)

 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 4 dari 132
FOTO PEGAWAI

Jumlah Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini610
mod_vvisit_counterKemarin740
mod_vvisit_counterBulan ini20675
mod_vvisit_counterTotal634251
Pengunjung
POLLING
Bagaimana Menurut Anda Pelayanan Di Pengadilan Agama Yogyakarta
 
Admin Online
WEB LINK

 Image

 


 
 
 
 
 
 
 
 

SEPUTAR BADILAG
Home